Pemda Geser Anggaran BPJS adalah Hal Keliru

Pemda Geser Anggaran BPJS adalah Hal Keliru (Foto: Ag)

Newstizen.id, Gorontalo Utara – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut) menyampaikan anggaran jaminan kesehatan (BPJS) aparat desa tidak boleh digeser, wajib hukumnya dilaksanakan.

Menggeser anggaran jaminan kesehatan untuk aparat desa, yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) Gorut, ini dinilai keliru, tutur Lukum Diko.

Dalam seminggu terakhir ini, sudah dua laporan dari masyarakat mengadu ke pihak DPRD, sehubungan dengan BPJS yang nonaktif, antara lain dari kecamatan Sumalata dan Tolinggula, jelasnya.

“Perlu diketahui, jaminan BPJS Kesehatan telah dipotong dari setipa gaji aparat desa. Kemudian satu persen dari pemerintah daerah. Nah, kewajiban satu persen ini yang belum dibayarkan, terang Lukum Diko.

“Padahal jaminan BPJS kesehatan ini dipotong di setiap gaji insentif mereka (aparat desa). Nah disitu kan ada satu persen dari pemda. Kewajiban pemda ini yang belum dibayarkan,” terangnya.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk memperhatikan jaminan mereka, sebab aparat desa merupakan garda terdepan dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, ungkap Lukum Diko.

“Jika digeser, maka ini Saya rasa pemerintah daerah melakukan kekeliruan,” tandas Lukum Diko. (YP)

Pemda Geser Anggaran BPJS adalah Hal Keliru
error: Content is protected !!