Anggota Banggar DPRD Sebut Anggaran BPJS Kesehatan Digeser oleh Dinas PMD

Anggota Banggar DPRD Sebut Anggaran BPJS Kesehatan Digeser oleh Dinas PMD (Foto: Ist)

Newstizen.id, Gorontalo Utara – Terkait anggaran BPJS Kesehatan, anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Aryati Polapa, M.Pd., mengatakan bahwa anggaran BPJS Kesehatan untuk aparat desa di geser oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) ke program Pendamping Ceria.

Sebenarnya, DPRD Gorut melalui Banggar telah menganggarkan iuran BPJS Kesehatan untuk aparat desa selama 12 bulan (Setahun-red) dan pembayaran hutang satu bulan pada bulan Desember 2021 lalu. Anggaran yang digeser hanya menyisakan Rp 300,- dari Rp 1.7,- Milyar dari anggaran yang ada, ungkap Aryati Polapa. Selasa (12/07/2022)

“Pada awal tahun digeser, karena di awal sudah dianggarkan Rp 1.7,-, setelah itu berproses tersisa Rp 300,- yang lain digeser untuk pendamping ceria,” jelas Aryati Polapa

Mekanisme pergeseran anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberi kewenangan untuk mengatur keuangannya masing-masing pada tahun anggaran berjalan. Seharusnya tidak terjadi masalah yang timbul untuk pelayanan dasar, khususnya BPS untuk para aparat desa, terang Aryati Polapa.

“BPJS Kesehatan termasuk pelayanan dasar kesehatan yang wajib. Dinas PMD seharusnya tidak melakukan pergeseran, karena sudah kita anggarkan untuk menghindari masalah yang akan timbul,” ujar Aryati Polapa.

Aryati Polapa meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih intensif melakukan pengawasan dan pengendalian anggaran yang telah ditetapkanm pada APBD Induk di awal tahun.

“Supaya kedepan OPD tidak sembarangan mengotak-atik. Ini salah satu bukti BPJS yang diotak atik, membuat kita semua kaget, bahkan sekretaris daerah (Sekda) menyebutkan ada OPD yang nakal. Artinya ini merupakan salah satu indikator nahwa beliau sudah marah,” kata Aryati Polapa.

Saat ini, pergeseran sementara dibahas, Kita warning ke dinas PMD sebagai naungan aparat desa yang bermasalah di BPJS untuk dicarikan solusi. Janganlah digeser sebanyak itu supaya masih dapat terlayani apa yang dikeluhkan saat ini, pungkas Aryati Polapa. (RS/YP)

 

Anggota Banggar DPRD Sebut Anggaran BPJS Kesehatan Digeser oleh Dinas PMD
error: Content is protected !!